KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tengah mematangkan rancangan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai upaya adaptasi terhadap pola kerja modern, namun dengan jaminan penuh bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi I DPRD Klaten dari Fraksi PKS, Hudi Juwana, menekankan bahwa inovasi kerja ini harus dibarengi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat ketat di setiap instansi. Ia mengingatkan agar pembagian tugas antara pegawai di kantor dan di rumah harus dilakukan secara presisi agar tidak terjadi kekosongan layanan.
“Prinsipnya, kami di legislatif mendukung inovasi selama itu meningkatkan produktivitas. Dinas harus memastikan bahwa di setiap loket atau unit pelayanan tetap ada petugas yang bersiaga di kantor, sehingga masyarakat yang datang langsung tetap terlayani dengan optimal dan tidak menemui kendala,” ujar Hudi.
Hudi juga menyoroti aspek kedisiplinan dan responsivitas ASN selama menjalankan tugas dari rumah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi harus membuat birokrasi menjadi lebih lincah, bukan justru melambat karena alasan koordinasi yang terputus.
“WFH itu bekerja dari rumah, bukan hari libur. ASN yang sedang WFH wajib tetap siaga dan responsif terhadap komunikasi kedinasan maupun kebutuhan darurat masyarakat pada jam kerja. Komunikasi harus tetap berjalan dua arah tanpa kendala teknis yang berarti, sehingga urusan perizinan atau surat-menyurat tetap berjalan cepat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar setiap kebijakan yang diambil berbasis pada hasil kerja yang nyata dan terukur melalui sistem absensi yang terintegrasi. Hudi berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kehadiran digital, tetapi juga pada capaian harian yang bisa dipantau secara langsung oleh atasan masing-masing.
“Kebijakan ini harus berbasis pada kinerja atau output harian yang jelas. Kami di Komisi I akan terus mengawasi agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi efisiensi kerja dan tetap menjaga marwah pelayanan yang cepat, tepat, serta transparan bagi seluruh warga Klaten,” pungkasnya.
